Dalam dunia perdagangan internasional, aturan impor memainkan peran penting dalam kelancaran arus barang masuk ke dalam negeri. Perubahan regulasi sering kali diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan nasional. Pada tahun 2024, Indonesia mengalami serangkaian perubahan signifikan dalam aturan impornya, yang tercermin dalam revisi beberapa kali Permendag. Di artikel ini, kami akan mengulas beberapa perubahan aturan impor terbaru, tujuan perubahan, serta beberapa subtansi utama yang terdapat dalam aturan impor yang baru diresmikan.

Perubahan Aturan Impor Dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 hingga Permendag Nomor 8 Tahun 2024

1. Permendag Nomor 36 Tahun 2023
   Permendag Nomor 36 Tahun 2023 menjadi dasar kebijakan impor di Indonesia pada tahun 2023. Aturan ini mengatur berbagai aspek impor, termasuk prosedur, persyaratan dokumen, dan komoditas yang diizinkan masuk.
2. Revisi Pertama: Permendag Nomor 3 Tahun 2024
   Pada 5 Maret 2024, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan Permendag Nomor 3 Tahun 2024. Revisi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses impor dan menyesuaikan dengan perkembangan pasar global.
3. Revisi Kedua: Permendag Nomor 7 Tahun 2024
   Sebulan setelah revisi pertama, aturan kembali diubah menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan untuk mengatasi beberapa hambatan teknis yang ditemukan dalam implementasi Permendag Nomor 3 Tahun 2024. Pada 30 April 2024, Mendag Zulkifli Hasan menyatakan bahwa perubahan ini termasuk penghapusan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang kini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
4. Revisi Ketiga: Permendag Nomor 8 Tahun 2024
   Revisi terbaru dan saat ini yang berlaku adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang diundangkan pada 17 Mei 2024. Revisi ini dilakukan atas arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya memperlancar arus impor, terutama untuk menyelesaikan masalah penumpukan kontainer di pelabuhan.

Dampak dan Tujuan Revisi Aturan Impor

Perubahan aturan impor ini memiliki dampak signifikan terhadap sektor logistik dan perdagangan di Indonesia. Sebelum perubahan terakhir, tercatat ada 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak yang tertahan. Kondisi ini menimbulkan masalah serius dalam rantai pasokan dan operasional bisnis.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menyatakan bahwa revisi aturan impor dilakukan setelah menerima masukan dari banyak pihak, termasuk asosiasi pengusaha dan lintas kementerian. Tujuan utama revisi adalah untuk melancarkan arus impor dan memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu arus barang. Pemerintah berusaha menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Menurut Jerry, keseimbangan antara melindungi UMKM dan kebutuhan industri besar sangat penting. Aturan yang terlalu ketat dapat menghambat suplai bahan baku yang diperlukan oleh industri dalam negeri.

Substansi Utama dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada 21 Mei 2024, beberapa poin utama dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024 disampaikan kepada pelaku usaha:

1. Relaksasi Persyaratan Permohonan Persetujuan Impor (PI)
   Importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) kini dapat mengajukan PI untuk barang komplementer, tes pasar, dan purnajual tanpa memerlukan pertimbangan teknis untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya.
2. Relaksasi Pengaturan Impor untuk Sebelas Kelompok Komoditas
   Komoditas seperti elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS), mendapatkan kelonggaran dalam pengaturan impor.
3. Relaksasi Pengaturan Pengeluaran Barang Impor
   Pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024, dan tertahan di pelabuhan tujuan, mendapatkan relaksasi untuk pengeluarannya. Menurut info dari pihak terkait, ada sekitar 26 ribu kontainer yang tertahan dalam kondisi tersebut.
4. Pengecualian Larangan dan Pembatasan (Lartas)
   Beberapa komoditas seperti besi baja, dan produk turunannya, untuk kegiatan usaha dengan nilai maksimal USD 1.500 per pengiriman oleh importir pemilik API-P, tidak dibatasi frekuensi pengirimannya.
5. Simplifikasi Persyaratan Pengajuan Surat Keterangan
   Persyaratan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P memperoleh kemudahahan dengan adanya penyederhanaan persyaratan.
6. Penambahan Ketentuan Pengecualian Lartas untuk Barang Kiriman Pribadi
   Barang kiriman pribadi (barang non usaha) dapat diimpor dalam keadaan baru atau tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang, kecuali untuk barang yang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor.
7. Penambahan Ketentuan untuk Barang Bawaan Pribadi Barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dibatasi maksimal dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.